Perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinaan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agar suatu perkawinan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama maka diperlukan beberapa pertimbangan yang matang. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum sehingga  konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri).

Hal-hal mengenai perkawinan telah diatur dalam Al Qur’an dan Hadits. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi 14 bab dan 67 pasal. Di dalam undang –undang tersebut, diatur beberapa hal  di antaranya dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, dan seterusnya.

Menyadari pentingnya mempunyai ilmu mengenai hukum yang berkaitan dengan perkawinan, maka dalam kepenulisan makalah ini, penulis mengangkat tema “Hukum Perkawinan di Indonesia” dengan beberapa sub tema yang akan dijelaskan lebih rinci di dalam pembahasan nanti.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa definisi perkawinan?

2.      Apa saja tujuan dari perkawinan?

3.      Apa saja rukun dalam perkawinan?

4.      Bagaimana prinsip dalam sebuah perkawinan?

C.    TUJUAN PENULISAN

1.      Mengetahui definisi perkawinan

2.      Mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan

3.      Mengetahui rukun yang diperlukan dalam perkawinan

4.      Memahami prinsip dalam sebuah perkawinan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Definisi Perkawinan

“Perkawinan” menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “ziwaj”. “Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqi) dan arti kiasan (majaaz). Nikah dalam arti yang sebenarnya ialah “dham” yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul” . Sedangkan arti kiasannya ialah “watha”, yang berarti “setubuh” atau  “aqad” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.[1] Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak diartikan kiasan daripada arti yang sesungguhnya.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan keduabelah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[2] Perjanjian yang dimaksud sebelumnya merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu:

1)      Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak

2)      Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3)      Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro, terdapat perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan lainnya, misalnya dalam jual beli. Jika dalam persetujuan biasa, para pihak bebas menentukan isi dari persetujuan sesuka hatinya asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang, dan ketertiban umum. Sebaliknya, dalam suatu perkawinan, isi persetujuan antara suami istri tersebut telah ditentukan oleh hukum.[3] Kalau seorang perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup itu berlangsung.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4]

B.     Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut kebanyakan orang ialah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Namun, tujuan itu bukan merupakan tujuan yang paling utamadalam Islam karena masih ada beberapa tujuan lain yang tidak kalah penting. Di antara tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan[5], yaitu:

1)      Untuk melanjutkan keturunan

Melanjutkan keturunan adalah penyambung generasi dan cita-cita, yaitu memelihara kelestarian jenisnya/penerus sebutan terhadap nama baiknya serta pengabdian hidupnya sebagai manusia. Islam sangat menekankan perlunya lembaga perkawinan karena mempunyai tujuan yang jelas yaitu agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan serta mengembangbiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara sah.

2)      Untuk menghindarkan fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah

Perkawinan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari fitnah. Pergaulan bebas tanpa diikat oleh perkawinan senantiasa menimbulkan fitnah, sedang fitnah itu lebih berbagaya daripada pembunuhan.

3)      Untuk menegakkan sunnah Rasulullah Saw.

Agama Islam mengakui nilai-nilai seks dan menganjurkan penikahan. Islam sangat tidak menyukai orang-orang yang menjalankan tabatul (tidak mau kawin). Secara normal dan alami, setiap muslim harus kawin dan mengembangbiakkan keturunannya. Dari berbagai sumber Al-Qur’an dan As-sunnah menyebutkan bahwa seseorang yang telah kawin berarti telah menyempurnakan separuh dari agamanya.

Dalam sumber yang lain menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.[6]

                        Dari rumusan di atas, Filosof Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan ke dalam lima hal berikut:

§  Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia

§  Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan

§  Memelihara manusia dari kejahatan dan keruskan

§  Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

§  Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang lebih halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Mengungkapkan hal yang senada, dalam rujukan lain disebutkan bahwa tujuan agama Islam mensyariatkan perkawinan[7], antara lain:

1)      Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga, dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad Saw, yaitu umat Islam.

2)      Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya

3)      Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya, serta antar sesama anggota keluarga lainnya. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terciptalah umat yang saling berkasih sayang.

4)      Untuk menghormati sunnah Rasulullah Saw

5)      Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek, dan sebagainya hanya dapat diperoleh dengan perkawinan.

C.    Rukun Perkawinan

Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi, tanpa adanya salah satu dari rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun rukun-rukun tersebut[8], antara lain:

1)      Calon suami

Calon suami merupakan seorang laki-laki yang telah siap (mampu) secara lahiriyah maupun batiniyah untuk membangun kehidupan rumah tangga dan siap menjadi pemimpin keluarga.

2)      Calon istri

Calon istri merupakan seorang perempuan yang telah dipilih oleh calon mempelai pria, dan telah siap dinikahi dengan adanya peminangan sebelumnya.

3)      Wali

Wali adalah orang yang diberi kekuasaan. Wali nikah merupakan orang yang menikahkan seorang calon mempelai wanita dengan seorang calon mempelai pria. Dalam hal ini, tanpa adanya seorang wali, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah.

4)      Saksi

Saksi meupakan orang yang menghadiri dan menyaksikan akad (ijab qabul) secara langsung dan terdiri dari minimal dua orang laki-laki.

5)      Ijab qabul

Ijab qabul merupakan perjanjian atau pernyataan yang dilakukan antara dua pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

D.    Syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dan perkawinan itu sendiri. jika salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah.[9]Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun perkawinan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab II Pasal 6 menyebutkan syarat-syarat perkawinan, di antaranya:

1)      Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2)      Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

3)      Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4)      Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5)      Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).

6)      Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain itu, syarat-syarat yang terkait dengan rukun dijelaskan secara tersirat melalui UU Perkawinan dan Hukum Kompilasi Islam sebagai berikut[10].

1)      Syarat calon mempelai pria (suami)

v  Beragama Islam

v  Laki-laki

v  Dapat memberikan persetujuan

v  Tidak ada hubungan mahram

v  Bebas tidak terpaksa

v  Tidak dalam keadaan berihram haji

2)      Syarat calon mempelai wanita (istri)

v  Perempuan

v  Beragama Islam

v  Tidak ada hubungan mahram

v  Tidak bersuami

v  Tidak dalam keadaan masa idah

v  Tidak dalam keadaan ihram

v  Dapat diminta persetujuan

3)      Syarat wali

v  Orang mukallaf

v  Muslim

v  Berakal sehat

v  Laki-laki

v  Adil

4)      Syarat saksi

v  Mukallaf atau dewasa

v  Muslim

v  Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang di diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan atau dapat mengerti maksut akad

v  Adil, yaitu orang yang taat beragama

v  Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang skasi wanita.

5)      Syaratijab qabul

v Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

v Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

v Memakai kata-kata nikah atau semacamnya

v Antara ijab dan qabul bersambungan

v Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

v Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/ umrah

v Majelis ijab dan qabul itu harus dihadirkan oleh minimal 4 (empat) orang, yairu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilkannya, dan dua orang saksi.

v Hendaklah kedua orang yang yang melangsungkan akad perkawinan itu sudah mumayyiz, artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

E.     Prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip dalam perkawinan[11], yaitu:

1)      Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

2)      Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diperhatikan

3)      Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri

4)      Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.

5)      Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan[12] adalah sebagai berikut:

1)      Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2)      Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3)      Undang-undang ini menurut asa monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

4)      Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-ostri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5)      Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

6)      Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyakarat sehingga dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Secara bahasa, “perkawinan” menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “ziwaj”. “Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqi) dan arti kiasan (majaaz). Nikah dalam arti yang sebenarnya ialah “dham” yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul” . Sedangkan arti kiasannya ialah “watha”, yang berarti “setubuh” atau  “aqad” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.

Secara istilah, makna perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2.      Di antara tujuan perkawinan, yaitu (a) untuk melanjutkan keturunan, (b) Untuk menghindarkan fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah, (c) untuk menegakkan sunnah Rasulullah Saw.

3.      Rukun yang harus ada dalam perkawinan ialah (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali, (d) saksi, (e) ijab qabul.

4.      Syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi, antara lain

5.      Prinsip perkawinan seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat tujuh asas perkawinan sebagai berikut: (a) asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, (b) asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang, (c) asas monogami terbuka, (d) asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik, (e) asas mempersulit terjadinya perceraian, (f) asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik di dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, (g) asas pencatatan perkawinan.

B.     Saran

Hukum dalam perkawinan sangatlah penting peranannya bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat guna mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mweujudkan tujuan tersebut, maka sangat penting agar perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hukum perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 sebaiknya dijalankan dan ditaati dengan baik oleh masyarakat yang berkepentingan agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur.

---

[1]Kamal Mukhtar, 1987, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: PT Bulan Bintang, hlm. 1

[2]Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 8

[3]Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10

[4]Zainuddin Ali, 2007, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

[5]Ladzi Safroni, 2014, Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia, Malang: Aditya Media Publishing, hlm. 7-9

[6]Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 12

[7]Kamal Mukhtar, 1987, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: PT Bulan Bintang, hlm. 12-14

[8]Ladzi Safroni, 2014, Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia, Malang: Aditya Media Publishing, hlm. 30. Anda juga bisa melihat di Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 30

[9]Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 30

[10]Ladzi Safroni, 2014, Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia, Malang: Aditya Media Publishing, hlm. 31. Anda juga bisa melihat di Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 43, 51.

[11]Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 4-5

[12]Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 4-7, juga bisa dilihat di Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 13-14